program - program yang dijalankan pemerintah kepada kementrian koperasi

1. kelompok usaha bersama (kube) adalah kube merupakan salah satu program pemerintah yang di peruntukan untuk kementrian koperasi dan umkm yang bertujuan untuk membangun dan menciptakan mikro ekonomi yang baik yang berfungsi untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi pada suatu negara.contoh Yang termasuk kedalam Kelompok usaha bersama yaitu : 

• KUR
• WIRAUSAHA MANDIRI

KUR

A. Pengertian dan Tujuan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

WIRAUSAHA MANDIRI

Pengertian Wirausaha (Entrepreneur) Wira Usaha Mandiri
Wirausaha dalam bahasa sansekerta terdiri dari kata wira dan usaha, wira artinya manusia unggul, teladan, bebudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan/pendekar kemajuan, dan memiliki keagungan watak sedangkan usaha adalah melakukan kegiatan usaha. Wirausaha memiliki berbagai karakter positif yang tidak dimilki oleh para pengusaha biasa. Mereka adalah orang orang yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan peluang-peluang usaha menjadi kesempatan usaha yang menguntungkan dirinya dan masyarakat konsumennya. Mereka bukan sekedar orang yang memiliki keterampilan berbisnis, namun juga memiliki kepemimpinan pribadi yang tinggi, baik tercermin dari daya juang yang tinggi, kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan, dan toleransi terhadap ketidakmenentuan.

SOAL LATIHAN UJIAN UTAMA PEND. PANCASILA UNIV. GUNADARMA

1.    Globalisasi selalu dipropagandakan kepada negara-negara berkembang melalui isu-isu berikut, kecuali:

1. Demokratisasi                                                 c. HAM
2. Lingkungan hidup                                            d. Etatisme

2.    DPR dan anggotanya antara lain mempunyai hak untuk mengadakan penyelidikan. Hak itu dikenal dengan istilah:

1. Interpelasi                                                        c. Inisiatif
2. Amandemen                                                   d. Angket

3.    Orde baru memberikan kekuasaan yang maha dahsyat kepada presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dengan hasil jauh lebih parah daripada yang terjadi pada Orde lama. Indikasi yang menunjukkan hal ini adalah sebagai berikut, kecuali:

1. Kekuasaan presiden secara material tidak tak terbatas
2. Adanya single majority party
3. Fusi antar partai politik melemahkan dan menghancurkan demokrasi
4. Lembaga-lembaga kenegaraan secara sistematik ada di bawah presiden

4.    Pancasila merupakan das sollen yang harus diwujudkan menjadi das sein artinya:

a.    Pancasila merupakan cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan

2. Tuntunan hidup
3. Manifestasi yang sesuai dengan nurani bangsa Indonesia
4. Jawaban a, b, dan c salah

5.    Soeharto lengser dari jabatan presiden RI pada tanggal:

1. 21 April 1998                                       c. 21 Juni 1998
2. 21 Juli 1998                                         d. 21 Mei 1998

6.    Pancasila bersifat integralistik karena:

1. Mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan
2. Adanya semangat kerjasama
3. Jawaban a dan b benar
4. Jawaban a dan b salah

7.    Secara etimologis kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti:

1. Induk ilmu pengetahuan                     c. Ilmu pengetahuan
2. Humaniora                                          d. Cinta akan kebijaksanaan

8.    Dalam membicarakan filsafat, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Nilai,etika,moral,perilaku                    c. Perilaku
2. Nilai-nilai                                              d. Etika dan moral

9.    Berdasarkan pada sifatnya, nilai itu terbagi atas:

1. Universal                                             c. Obyektif
2. Subjektif                                              d. Subyektif dan Obyektif

10.  Disamping itu ada pula nilai-nilai yang sifatnya abstrak dan nilai-nilai yang konkrit. Nilai abstrak adalah nilai yang berupa:

1. Pertimbangan batiniah manusia
2. Harapan, cita-cita dan keinginan manusia
3. Jawaban a dan b benar
4. Jawaban a dan b salah

11.  Etika adalah suatu cabang ilmu filsafat, atau dapat pula diartikan sebagai ilmu tentang:

1. Budaya                                                c. Kesusilaan
2. Kesusilaan dan prinsip moralitas        d. Sastra dan budaya

12.  Di bawah ini adalah pengertian dari Paradigma, kecuali:

1. Sumber tekad                                     c.Jawaban a dan b salah
2. Sumber nilai                                        d.Jawaban a dan b benar

13.  Yang dijadikan sebagai pedoman, arah, dan strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, yaitu:

1. Batang Tubuh                                     c. Pasal 33 UUD 1945
2. Undang-undang                                  d. GBHN

14.  Pendidikan Pancasila termasuk ke dalam kelompok mata kuliah Pendidikan Pengembangan Kepribadian, sebagaimana diatur dalam :

      a.   Undang-undang Dasar 1945

b.    Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1983

c.    SK Dirjen Dikti No.38/DIKTI/2002

d.    Undang-undang Sisdiknas No. 20/2003

15.  Pendidikan Pancasila sangat perlu bagi warga negara Indonesia, yang paling benar sesuai kepentingannya adalah :

a.      Mengetahui nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila

b.      Agar dapat menghayati nilai-nilai Pancasila

c.      Agar mampu memahami nilai-nilai Pancasila

d.      Agar setiap warga negara melaksanakan nilai-nilai Pancasila

16.  Pancasila berisi nilai moral dan nilai norma bangsa Indonesia, cerminan nilai norma dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya disebut :

a.    Nilai norma hukum

b.    Nilai norma agama

c.    Nilai norma moral

d.    Nilai norma kesopanan

17.  Pancasila sebagai ideologi dapat diterima oleh bangsa Indonesia, yang menjadi alasan utamanya adalah :

a.    Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat

b.    Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa

c.    Pancasila sebagai dasar negara

d.    Pancasila berakar pada budaya masyarakat

18.  Di dalam memandang dan mengartikan Pancasila, maka :

a.    Setiap sila dari Pancasila boleh berdiri sendiri

b.    Pandangan terhadap Pancasila dapat dipersatukan

c.    Sila pertama berkedudukan lebih tinggi dari sila-sila yang lainnya.

d.    Kelima sila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.

19.  Proses perumusan Pancasila diawali ketika :

a.    Sidang I PPKI                                     c. Sidang I BPUPKI

b.    Sidang paripurna                                 d. Sidang tahunan

20.  Dengan terjadinya pembrontakan berulang kali di negara kita, Pancasila dikatakan sebagai “Pancasila sakti” karena :

a.    Sering kali berubah untuk mengatasi masalah

b.    Pancasila sudah stabil

c.    Berulang kali diuji kemampuannya dalam sejarah

d.    Tidak ada yang berani mengganti.

21.  Pengertian dekrit adalah sebagai berikut, kecuali :

a.    Putusan dari organ tertinggi

b.    Merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak

c.    Bila posisi presiden terdesak dalam memberikan pertanggungjawaban kepada DPR.

d.    Dilakukan bilamana negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya

22.  Secara filosofis, bangsa Indonesia mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai hasil perjuangannya dan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pada alinea :

a.    Alinea pertama                                    c. Alinea ketiga

b.    Alinea kedua                                       d. Alinea keempat

23.  Cita-cita ini melandasi tujuan negara kesatuan RI yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, yaitu pemerintahan yang mengandung unsur-unsur kecuali,

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Menjaga ketertiban dunia yang kekal dan abadi
3. Memajukan kesejahteraan umum
4. Mencerdaskan kehidupan bangsa

24.  Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama, misalnya keadilan legal yang artinya:

1. Hubungan keadilan antar negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan
2. Hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik
3. Warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan
4. Hubungan keadilan antar negara dan warganya, dalam arti warga negara wajib mentaati keadilan yang ada

25.  Agama menurut ideologi ini adalah suatu kesadaran diri bagi manusia ketika ia belum menemukan dirinya, ideologi yang dimaksud adalah:

1. Pancasila                                            c. Agama
2. Liberal                                                 d. Komunis

26.  Berikut ini yang bukan termasuk penyelewengan terhadap Pancasila dalam kedudukan dan fungsi sebenarnya adalah:

1. Hukum positif                                      c. Nasakom
2. Manipol Usdek                                    d. Nepotisme

27.  Dalam keadaan yang memaksa Presiden berhak menetapkan PERPU dengan ketentuan harus mendapat persetujuan DPR, jika tidak maka PERPU harus dicabut kembali oleh Presiden. Wewenang tersebut diadakan untuk:

1. Kelancaran penyelenggaraan negara yang dapat terhambat oleh suatu proses tata kerja
2. Melengkapi fungsi presiden
3. Menyempurnakan wewenang Presiden sebagai mandataris MPR
4. Kegiatan harian DPR

28.  Ideologi diartikan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan, kelas sosial tertentu dalam bidang politik/sosial ekonomi. Pernyataan ini termasuk ideologi menurut:

1. Destutt de Tracy                                 c. Napoleon
2. Hitler                                                    d. Karl Marx

29.  Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 terkandung suatu pengakuan tentang nilai kodrat, yaitu “bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa….”. Nilai kodrat adalah nilai yang sifatnya:

1. Universal                                             c. Mutlak dan asasi
2. Pokok                                                  d. Global

30.  DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang ke pemerintah. Hal ini sudah diatur sesui dengan hak DPR:

1. Hak angket                                         c. Hak interpelasi
2. Hak inisiatif                                         d. Hak budget

31.  Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis disebut:

1. Konferensi                                           c. De jure
2. Konvensi                                             d. De facto

32.  Salah satu syarat bagi pemilih dalam pemilihan umum adalah minimal harus berusia 17 tahun atau sudah menikah. Hak memilih ini merupakan keadilan. Pernyataan diatas relevan dengan teori :                                                                                                    

      a. Keadilan moral                                     c. Keadilan Legal     

b. Keadilan serasi                                      d. Keadilan Konvensional

33.  Ideologi Pancasila bersumber dari pandangan intergralistik yang mengutamakan gagasan negara yang bersifat:

a. Individualis                                            c. Federalis

b. Persatuan                                             d. Kerakyatan

34.  Nilai yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dan mutlak sifatnya yang bersumber kepada kepercayaan/keyakinan manusia adalah nilai :

a. Religius                                                             c. Kejiwaan

b. Keindahan                                             d. Kebenaran

35.  Hak azasi bagi warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah seperti hak kemerdekaan memeluk agama, yang mana terdapat dalam pasal :

a. Pasal 29 ayat 2                                                 c. Pasal 27 ayat 1

b. Pasal 31 ayat 1                                                 d. Pasal 28 ayat 2

36.  Pada awal kemerdekaan lembaga tinggi negara yang pertama kali dibentuk adalah:

1. DPRS                                                              c. MPRS
2. Mahkamah Agung                                          d. DPAS         

37.  Dalam sistem pemerintahan Negara RI, kekuasaan kepala negara itu tidak tak terbatas. Uraian ini kita temukan dalam:

1. Pembukaan UUD 1945                                  c. Batang Tubuh UUD 1945
2. TAP MPR No. II/MPR/1978                           d. Penjelasan UUD 1945

38.  Kerjasama antar lembaga negara RI dijalankan atas dasar:

1. Pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab
2. Pemerataan kekuasan dan tanggung jawab
3. Pembagian kekuasaan dan tanggung jawab
4. Pembatasan kekuasaan dan tanggung jawab

39.  Pancasila sebagai suatu sistem filsafat maka:

1. Sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas
2. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkhis dan sistematis
3. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental
4. Sila-sila Pancasila bersifat abstrak

40.  Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan adalah bunyi ketentuan:

1. Pasal 6 UUD 1945                              c. Pasal 4 UUD 1945
2. Pasal 7 UUD 1945                              d. Pasal 9 UUD 1945

41.  Menurut NOTONAGORO, secara ontologis hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan:

1. Tuhan, Rakyat, Satu, Manusia, Adil
2. Tuhan, Manusia, Adil, Rakyat, Satu
3. Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, Adil
4. Tuhan, Satu, Manusia, Rakyat, Adil

42.  Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki:

1. Susunan kesatuan yang bersifat organis
2. Sifat hierarkhis dan berbentuk piramidal
3. Tingkatan dalam hal kuantitas dan kualitas
4. Dasar ontologis, epistomologis, aksiologis

43.  Epistomologis adalah cabang filsafat yang:

1. Berkaitan dengan persoalan hakekat pengetahuan
2. Berkaitan dengan persoalan hakekat metode
3. Berkaitan dengan filsafat berfikir
4. Berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia

44.  Dalam negara demokrasi ditemukan adanya komponen pendukung demokrasi yaitu:

1. Supra dan infra struktur politik
2. Sistem pemilihan
3. Sistem perwakilan
4. Partai politik dan distribusi kekuasaan

45.  Yang sebenarnya/senyatanya menjalankan pemerintahan menurut UUD 1945 adalah:

1. Presiden                                              c. Presiden dan menterinya
2. Presiden dan DPR                              d. Menteri-menteri negara

46.  Konsep pengawasan menurut Demokrasi Indonesia dilakukan oleh seluruh warga negara dan secara formal ketatanegaraan dilakukan oleh:

1. BPK                                                     c. DPR
2. MPR                                                    d. MPR dan DPR

47.  Ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia disebut:

1. Moral                                                   c. Nilai
2. Norma                                                 d. Jawaban a,b dan c benar

48.  Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan:

1. Sumber dari segala sumber hokum
2. Hukum yang harus ditaati
3. Satu-satunya sumber hukum di Indonesia
4. Sumber hukum yang tertinggi di Indonesia

49.  Pembahasan nilai-nilai Pancasila dari segi sejarah sangat perlu agar:

1. Menjadi dasar tindakan kita untuk masa yang akan datang
2. Mengetahui peristiwa penting yang terjadi pada bangsa Indonesia jaman dulu
3. Dapat membandingkan dengan bangsa lain di dunia
4. Sejarah perjuangan bangsa selalu diingat

50.  Fungsi utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meliputi:

1. Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM
2. Menghukum pelaku pelanggaran HAM
3. Kontrol sosial terhadap kekuasaan
4. Lembaga swadaya masyarakat

51.  Negara Indonesia lahir setelah Perang Dunia II dengan tujuan yang jelas. Tujuan itu tercantum di dalam:

1. Pembukaan UUD 1945                      c. Aturan Peralihan UUD 1945
2. Penjelasan UUD 1945                        d. Batang Tubuh UUD 1945

52.  Perubahan UUD 1945 dapat dilakukan MPR, hal itu sesuai dengan:

1. Aturan Tambahan UUD 1945             c. Batang Tubuh UUD 1945
2. Pembukaan UUD 1945                      d. Pasal 37 UUD 1945

53.  Undang-undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara. Pendapat ini dikemukakan oleh:

1. Ir. Sukarno                                          c. AV Dicey
2. Roosevelt                                            d. ECS Wade

54.  Sistem konstitusional dalam pemerintahan Indonesia berarti:

1. Kekuasaan yang terbatas dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi
2. Kekuasaan yang tidak terbatas
3. Kekuasaan yang dibatasi oleh tuntutan hukum yang terdapat dalam UUD 1945
4. Kekuasaan yang tidak berdasarkan ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945

55.  DPR di dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat memiliki beberapa hak. Di bawah ini yang merupakan hak yang dimiliki DPR adalah:

1. Hak memberikan amnesti
2. Hak inisiatif untuk mengajukan rancangan UU
3. Hak untuk memberikan bintang jasa
4. Hak untuk menentukan haluan negara

56.  Partai oposisi dalam negara demokrasi sangat penting keberadaannya, sebab oposisi dapat merupakan:

1. Penyeimbang kekuatan riil dalam masyarakat
2. Pengontrol dan berfungsi sebagai pengawas terhadap penguasa
3. Badan penentang setiap kebijakan pemerintah
4. Penekan penguasa dalam melaksanakan kebijakannya

57.  Menurut hukum di Indonesia orang yang dianggap bersalah adalah sejak:

1. Dianggap melanggar hukum
2. Diadakan penyelidikan terhadap perbuatan melanggar hukum
3. Setelah divonis oleh pengadilan negeri dinyatakan bersalah
4. Disidangkan di muka hakim (pengadilan)

58.  Sikap yang harus dikembangkan dalam hubungan antara individu dengan masyarakat menurut Pancasila, menekankan pada sikap berikut, kecuali:

1. Serasi                                                  c. Seimbang
2. Sesama                                               d. Seluas

59.  Falsafah Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, menjamin:

1. Adanya kebebasan beragama untuk maju dan berkembang
2. Adanya kebebasan beragama atau tidak ber-Tuhan
3. Adanya jaminan untuk mengembangkan agama sebebas-bebasnya  tanpa batas
4. Adanya jaminan kebebasan untuk memeluk beberapa agama

60.  Hak-hak asasi manusia adalah:

a.      Hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahir

b.      Tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah/negara

c.      Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

d.      Setiap orang memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya

61.  Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara adalah:

1. Tidak wajib membayar pajak
2. Tidak wajib ikut serta dalam membela negara
3. Ikut berdemokrasi dan mengeluarkan pendapat
4. Tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

62.  Mengubah Pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Melakukan reformasi total
2. Memperbaiki keadaan negara yang carut marut
3. Memenuhi tuntutan rakyat
4. Sama dengan membubarkan negara Republik Indonesia

63.  Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan sebagai naskah proklamasi yang terinci, hal ini tercermin dalam:

1. Alinea I                                                c. Alenia IV
2. Alinea II                                               d. Alenia III

64.  Secara formal hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukan UUD 19455
2. Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945
3. Pancasila berfungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
4. Jawaban a, b dan c benar

65.  Pembukaan UUD 1945 sebelum disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengalami beberapa perubahan sebagai berikut, kecuali:

1. Piagam Jakarta diganti dengan Pembukaan UUD 1945
2. Dalam suatu Undang-undang Dasar Negara diganti dalam suatu Hukum Dasar
3. Kata Mukaddimah diganti dengan Pembukaan
4. Berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa

66.  Bangsa Indonesia pernah memakai Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) selama:

1. 2 tahun                                                            c. 6 bulan
2. 1 tahun                                                            d. 8 bulan

67.  Berikut ini adalah kunci pokok untuk memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia, kecuali:

1. Negara yang berdasar atas hukum
2. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR
3. Sistem parlementer
4. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

68.  Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan
2. Mempunyai hubungan langsung
3. Hubungan formal dan material
4. Merupakan suatu amanat yang luhur

69.  Dalam bidang eksekutif Presiden merupakan central figure yaitu:

1. Presiden bertanggung jawab kepada MPR
2. Dalam tugasnya bekerja sama dengan DPR
3. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
4. Penyelenggara pemerintah tertinggi dibawah MPR

70.  Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ORBA lebih banyak memberikan porsi kepada presiden, hal ini mengakibatkan:

1. Kekuasaan presiden susah dikontrol
2. Kekuasaan eksekutif mudah dikontrol
3. Kekuasaan legislatif di atas presiden
4. Kekuasaan eksekutif sesuai UUD 1945

71.  Yang tidak termasuk dasar-dasar pokok negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Dasar historis negara                          c. Dasar tujuan negara
2. Bentuk negara                                                d. Dasar filsafat negara

72.  Pernyataan bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel terdapat dalam:

1. Pembukaan UUD 1945                      c. Aturan Tambahan UUD 1945
2. Batang Tubuh UUD 1945                   d. Penjelasan Umum UUD 1945

73.  Berdasarkan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah:

1. TAP MPR, UUD 1945, UU, PP, PERPU, KEPRES, dst
2. TAP MPR, UUD 1945, UU, PERPU, PP, KEPRES, dst
3. UUD 1945, TAP MPR, UU, PERPU, PP, KEPRES, dst
4. UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, PERPU, KEPRES, dst

74.  Tugas wapres adalah, kecuali:

1. Mengambil keputusan teknis
2. Memonitor kegitan para menteri
3. Memberikan abolisi
4. Membuat kebijaksanaan pemerintahan

75.  Sifat UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali:

1. Rumusan UUD 1945 terlihat jelas karena tertulis, merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara
2. UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap saat  dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman
3. UUD 1945 merupakan tertib hukum positif yang tertinggi fungsinya sebagai alat kontrol norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku
4. UUD 1945 sangat kaku sehingga perlu direvisi setiap saat

76.  Membuat kebijakan penting negara dan menetapkan skala prioritas pemerintahan adalah tugas:

1. DPR                                                    c. Presiden
2. MPR                                                    d. Wakil Presiden

77.  Menurut Mr. Soepomo, aliran pikiran yang paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan adalah:

1. Teori fleksibilitas                                 c. Teori golongan
2. Teori integralistik                                 d. Teori realitas

     

78.  Masalah hukum dan peradilan di Indonesia tidak pernah selesai dengan hasil yang memuaskan. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut, kecuali:

1. Sistem peradilan yang independen lepas dari campur tangan penguasa
2. Sistem hukum yang longgar dan bebas nilai
3. Pengadaan hakim dan jaksa yang berkualitas tinggi
4. Adanya kepastian hukum

79.  Makna Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali:

1. Negara berdasarkan pada falsafah Pancasila
2. Negara berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat
3. Negara memajukan kesejahteraan umum
4. Negara menentang penjajahan

80.  Nilai yang tidak dapat berubah adalah:

1. Nilai dasar                                           c. Nilai praktis
2. Nilai instrumen                                    d. Nilai ideology

81.  Suatu paham yang memisahkan antara kepentingan negara dengan agama adalah:

1. Sekuler                                                c. Theokrasi
2. Atheis                                                  d. Agamis

82.  Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kebangsaan:

1. Chauvinistik                                        c. Universal
2. Bermartabat                                        d. Nasionalistik

83.  Paham yang mendasarkan atas kebenaran fakta yang dapat ditangkap dengan indera manusia adalah:

1. Empirisme                                           c. Rasionalisme         
2. Materialisme                                       d. Individualisme

84.  Suatu ideologi yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis adalah ideologi:

1. Agama                                                            c. Pancasila
2. Liberal                                                 d. Komunis

85.  Menurut ajaran Marxis, agama dikatakan sebagai:

1. Landasan moral tertinggi
2. Candu masyarakat
3. Wahyu dari Tuhan yang sifatnya total
4. Kebebasan berekspresi

86.  Tanggal resmi pengesahan Pancasila sebagai dasar negara adalah:

1. 17 Agustus 1945                                 c. 19 Agustus 1945
2. 18 Agustus 1945                                 d. 20 Agustus 1945

87.  Berita Republik Indonesia tahun II  No. 7 memuat:

1. Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia
2. Pengangkatan M. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945
4. Penegasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

88.  Ketetapan Sidang Istimewa tahun 1998 No. XVIII/MPR/1998 menyatakan:

1. Mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pencabutan P4
3. Pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orsospol dan ormas di wilayah Indonesia
4. Semua jawaban benar

89.  Kausa materialis Pancasila adalah:

1. Bangsa Indonesia                               c. Nilai-nilai agamis
2. Kebesaran masa lalu                          d. Jawaban a,b dan c salah

90.  Kompetensi dari tujuan Pendidikan Pancasila berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 dan SK Dijen Dikti No. 467/DIKTI/Kep/1999 adalah sebagai berikut, kecuali:

1. Mengarahkan peserta didik untuk mencontoh semua para pemimpin bangsa Indonesia
2. Mengarahkan moral peserta didik untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
3. Mengarahkan peserta didik untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan
4. Mengarahkan peserta didik untuk berdiri terdepan membela persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia jauh melebihi kepentingan suku, agama, golongan, dan partai

91.  Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari:

1. Bahasa Jawa kuno                             c. Bahasa Sansekerta dari Pakistan
2. Bahasa Prakerta                                 d. Bahasa Sansekerta dari India

92.  Dokuritu Zyunbi Tyoosakai adalah istilah dalam Bahasa Jepang untuk lembaga yang bernama:

1. Boedi Oetomo                                     c. BP-KNIP
2. PPKI                                                    d. BPUPKI

93.  Instabilitas politik Indonesia pasca kemerdekaan antara lain dipicu oleh munculnya tiga maklumat yang tadinya dimaksudkan untuk melakukan perlawanan terhadap propaganda Belanda di dunia internasional, kecuali:

1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945
3. Maklumat Soeara Rakyat tanggal 1 September 1945
4. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

94.  Kata terbuka pada Pancasila sebagai ideology terbuka mengandung arti :

1. Pancasila dapat menerima ideology lain
2. Pancasila dapat menerima perkembangan nilai-nilai
3. Perkembangan situasi dan kondisi dapat diterima sesuai nilai dasar Pancasila.
4. Pancasila mampu mengikuti situasi dan kondisi yang selalu berkembang

95.  UUD 1945 sudah empat kali dilakukan perubahan oleh MPR. Walaupun begitu MPR tidak melakukan perubahan terhadap Pembukaan, yang menjadi pertimbangan adalah :

1. Mengubah Pembukaan UUD 1945 merupakan hak rakyat
2. Mengubah Pembukaan UUD 1945 merupakan hak MPR
3. Pembukaan UUD 1945 tidak perlu diubah
4. Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah dasar, tujuan dan bentuk Negara.

96.  Pancasila sebagai paradigma pembangunan selalu berubah dari period e ke periode sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan itu terlihat dalam perkembangan demokrasi politik dimana calon Presiden dan calon Wapres serta Pilkada yang dilakukan dengan :

1. Sistem pemilihan berimbang
2. Sistem pemilihan langsung
3. Sistem pemilihan representative
4. Sistem distrik

97.  UUD 1945 disahkan untuk pertama kalinya bukan oleh MPR, sedangkan mengubah UUD (referendum) merupakan hak :

a. DPR                                                      c. MPR

b. BPD                                                      d. PPKI

98.  Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung maksud bahwa :

1. Pembangunan berdasarkan pada nilai budaya bangsa
2. Nilai budaya bangsa dijadikan dasar dalam membangun
3. Pembangunan selalu berdasar pada nilai-nilai praktis
4. Nilai dasar, nilai operasional dan nilai praksis Pancasila dijadikan dasar dalam pembangunan bangsa

99.  Kata ideologi  pada ideology Negara dan ideology bangsa mempunyai arti yang berbeda. Karena ideology pada ideology bangsa lebih dekat artinya pada :

a. Cita-cita atau tujuan                              c. Ucapan dari yang terpikirkan

b. Ajaran dan doktrin                                 d. Ucapan dari yang terlihat

100.       Pengertian kristalisasi nilai sebagai kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya memiliki arti :

1. Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology bangsa
2. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum
3. Pancasila merupakan jiwanya UUD 1945
4. Pancasila merupakan nilai inti yang hidup dalam budaya hidup masyarakat Indonesia.